- Masyarakat Perlu Pemahaman Terkait Uang Sewa Rusunawa
- Sidak Pasca Libur Lebaran, Mbak Ita: Pelayanan Masyarakat Harus Tetap Siap Meski Acara Padat!
- Kagama 4 x 4 Adventure Sumbang Peti Mati untuk Pemkab Banyumas
Baca Juga
Ratusan massa tergabung Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Tengah menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jateng, Senin (12/2). Peserta aksi mengenakan jaket almamater dari berbagai kampus menuntut pemakzulan Presiden Joko Widodo.
Koordinator Lapangan, Akmal Sajid mengatakan, Presiden secara etis dituntut untuk bersikap netral dan tidak berpihak justru berlaku kontradiktif.
"Keterangan presiden baru-baru ini membuat luka tersendiri di kalangan rakyat," ungkap Akmal di sela-sela orasinya.
Dia menjelaskan, sebagaimana diatur oleh Konstitusi Negara Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang diucapkan langsung oleh Presiden pada prosesi pembacaan sumpah jabatan, kini sikap Jokowi kian jauh dari rasa adil serta teguh pada konstitusi.
Akmal mengatakan, keterlibatan Presiden dalam Pemilu 2024 dinilai oleh banyak kalangan terlalu jauh mengakibatkan timbul banyak penyelewengan lainnya.
"Keberpihakan presiden dalam Pemilu menimbulkan penyelewengan serta carut marut yang tidak berkesudahan, dari politisasi bansos hingga penyalahgunaan kekuasaan," ujarnya.
Ia menyebut, reformasi menjadi kunci perubahan dari tatanan otoritarianisme menjadi demokrasi dari nepotisme menjadi demokrasi. Namun begitu, kini kekuasaan semakin jauh dari demokrasi Indonesia. Kekuasaan lahir dipilih rakyat untuk kepentingan oligarki dan kekuasaan lahir dari rahim keluarga.
"Kami rakyat indonesia tidak mau diam atas hal ini, kami mengajak seluruh elemen rakyat untuk bersuara dan berjuang bersama untuk meruntuhkan rezim pembunuh demokrasi, rezim yang menguatkan oligarki, rezim yang melanggengkan kerusakan lingkungan dan konfik rakyat, rezim yang melahirkan kekuasaan dari rahim keluarga dan kroni-kroninya," imbuhnya.
Adapun tuntutan dalam poin Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Tengah meliputi mengajak seluruh kader, masyarakat sipil, aktivis demokrasi, akademisi, buruh tani dan segenap mahasiswa untuk mengawal dan menjaga demokrasi demi mempertahankan konsep negara hukum berkeadilan bukan negara kekuasaan.
Lalu, kata dia, nenuntut Presiden untuk menjadi negarawan sejati yang tidak menggunakan kekuasaan demi kepentingan keluarga.
"Menuntut Presiden serta seluruh aparatur pemerintah untuk kembali pada azas demokrasi dengan menghentikan praktek korupsi, kolusi serta nepotisme," kata dia.
Selain itu, lanjut dia, menuntut Presiden untuk setia dan komitmen dalam berpegang teguh pada demokrasi, penegakan hukum serta berpihak pada kehendak rakyat ketimbang oligarki
"Mengajak kepada segenap mahasiswa, aktivis dan seluruh pemuda di Indonesia untukkembali menjadi oposisi kritis terhadap rezim penguasa Demikian pernyataan sikap kami sampaikan. Bersama ini kami sampaikan bahwa tidak ada yang lebih penting dari menangnya demokrasi dan kehendak rakyat," ujar dia. 
- Tepat di Hari Jadi Kota Solo Ke- 277, Pemkot Surakarta Luncurkan 3 Layanan Baru
- Disdikbud Batang Tunggu Kejelasan Vaksinasi Covid-19 untuk Anak
- Kementan Bantu 2.700 Bibit Kelapa Organik untuk Petani Purbalingga
