Untuk mendukung percepatan penurunan stunting, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang melakukan beberapa upaya. Antara lain, melaksanakan audit kasus stunting, memperkuat intervensi gizi spesifik (sektor kesehatan) dan intervensi gizi sensitif (non sektor kesehatan).
- Tokopedia Dan HIPPINDO Hadirkan Sentra Vaksinasi Khusus UMKM Semarang
- Antisipasi DBD, PMI Disinfektan Dan Pengurasan Sumur Serta Air Bersih Warga Purwodadi
- DPRD Kota Semarang Dorong Pemkot Siapkan Antisipasi Heptitis Misterius
Baca Juga
Monitoring dan evaluasi oleh petugas kesehatan saat pelaksanaan kegiatan di posyandu.
"Saat operasi timbang, dan Gaspol Dulur (gerakan cegah stunting dengan perbaikan pola asuh dan konsumsi satu hari satu telur)," kata Sekda Adi Waryanto, saat mengikuti Road Show Virtual Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Command Centre Room (CRR) Setkab Magelang, Selasa (7/2/2023).
Berdasar data hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2022 capaian angka stunting sebesar 28,20 persen.
Merujuk data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) setiap bulan dari petugas gizi Puskesmas sebesar 13,10 persen.
Guna mendukung penurunan stunting, Adi melaporkan kondisi dan situasi serta sarana dan prasarana yang tersedia.
Lima dari 29 Puskesmas sudah memiliki USG, 618 dari 2.466 Posyandu memiliki alat antropometri, sehingga masih ada Kekurangan antropometri untuk 1.848 Posyandu.
Adi menyebut jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas, ada 70 dokter, 486 Bidan, 46 Ahli Gizi 46, 13.139 Kader Posyandu. 367 desa dan lima kelurahan telah bebas buang air sembarangan.
"Untuk cakupan layanan air minum 91,42 persen, sedang cakupan layanan sanitasi 91,19 persen," papar Adi, mewakili Bupati Magelang.
Perihal angka kemiskinan berdasarkan rilis BPS Jateng pada 2022 sebesar 11,0 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 145.330 jiwa.
Sedangkan angka kemiskinan ekstrem sebesar 2,29 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 29.950 jiwa.
Program dan kegiatan untuk mengatasi Kemiskinan Ekstrem, dibagi menjadi tiga strategi.
Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat dilaksanakan antara lain dengan program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat serta program pengelolaan pendidikan.
Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat antara lain melalui program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) serta program pengembangan UMKM.
"Ketiga, melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan program pengembangan pemukiman. Juga ada program-program lainnya yang mendukung ketiga strategi diatas," katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menyebut target penanganan Stunting yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo sebesar 14 persen pada 2024. Untuk kemiskinan ekstrem, targetnya dapat mendekati 0 persen pada 2024.
Beberapa instrumen sudah digunakan untuk mengatasi dua permasalahan itu. Untuk penanganan Stunting pada 2023, di seluruh Puskesmas harus sudah ada peralatan USG. Posyandu harus sudah tersedia peralatan Antropometri yang terstandar dan tersedia di E-Katalog.
Berkaitan dengan Kemiskinan Ekstrem, menurut Muhadjir Effendy, masih menunggu daftar P3KE dari para kepala desa dan pelaporan intervensi yang telah dilakukan selama ini, termasuk dengan kaitan sanitasi dan air bersih.
"Sehingga nanti kita bisa melakukan kontrol progres untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem," tandas Muhadjir Effendy. 
- dr. Tutik Suryani : Berawal dari Profesi Dokter Keluarga
- MPR RI : Penanganan Stunting Harus Menjadi Kepedulian Bersama
- Serangan DBD Mengintai, DKK Kudus Instruksikan Waspada
