.jpg)
Pemerintah China menolak tudingan bahwa negaranya
- Vladimir Putin Tahan Dua Petinggi Intelijen Rusia karena Invasi Tak Mulus
- Belanda Mengaku Sulit Evakuasi Warganya dari Afghanistan
- Ratu Elizabeth II Positif Covid-19
Baca Juga
Pemerintah China menolak tudingan bahwa negaranya
mendukung atau menyetujui pergolakan politik yang saat ini terjadi di Myanmar.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin pada Rabu (3/2), mengatakan bahwa tudingan tersebut mengada-ada, dikutip dari Kantor Berita RMOL.
Tuduhan seperti itu tidak faktual," kata Wang, seperti dikutip dari GT, Kamis (4/2).
Wang juga mencatat bahwa Dewan Keamanan PBB pada hari Selasa mengadakan konsultasi internal tentang situasi Myanmar, dan China secara konstruktif berpartisipasi dalam diskusi tersebut.
Kemudian, beberapa laporan media Barat mengatakan, bahwa Dewan Keamanan PBB pada Selasa gagal menyetujui pernyataan bersama untuk mengutuk kudeta Myanmar. Gagalnya kesepakan disebut-sebut karena China yang notabenenya anggota tetap dewan yang memiliki hak veto, menolak untuk mendukung keputusan.
Wang mengatakan pada pengarahan bahwa China justru bingung dan terkejut dengan kebocoran dokumen internal yang sedang dibahas di Dewan Keamanan.
"Itu tidak sesuai dengan aturan kerja Dewan Keamanan dan tidak kondusif bagi persatuan dan rasa saling percaya di antara anggota Dewan," katanya.
"China adalah tetangga yang bersahabat bagi Myanmar, dan berharap semua pihak di Myanmar dapat fokus pada kemauan dan kepentingan rakyat, menangani perbedaan dengan tepat melalui dialog di bawah kerangka konstitusional dan hukum, dan menjaga stabilitas politik dan sosial," tegas Wang.
Dia mengatakan komunitas internasional harus menciptakan lingkungan eksternal yang sehat bagi Myanmar untuk menyelesaikan perbedaan dengan benar.
"Setiap tindakan yang diambil oleh Dewan Keamanan harus memberikan kontribusi pada stabilitas politik dan sosial Myanmar, membantu Myanmar mewujudkan perdamaian dan rekonsiliasi, dan menghindari meningkatnya kontradiksi dan semakin memperumit situasi," katanya.
Pada hari Senin (1/2), tentara Myanmar menahan para pemimpin Myanmar termasuk Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, dan kemudian mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun. Bersamaan dengan hal otu, mereka mengatakan bahwa kekuasaan telah diserahkan kepada panglima tertinggi angkatan bersenjata.
Sebuah dokumen polisi mengatakan bahwa polisi Myanmar telah mengajukan tuntutan terhadap Suu Kyi karena mengimpor peralatan komunikasi secara ilegal, dan dia akan ditahan hingga 15 Februari untuk penyelidikan, kata laporan pada hari Rabu.
- Korea Selatan Minta Bantuan Dua Negara Cari Pendaki Gunung Yang Hilang
- Bekas Presiden Korsel Dihukum 32 Tahun Penjara
- Australia Naikkan Denda Bagi Pelanggar Lockdown
