Cuti Dari Sekda Jateng, Sri Puryono : Saya Sudah Tidak Nyaman

Pergantian dan pencopotan Sekda Jateng Sri Puryono oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dinilai banyak kalangan sesuatu yang melanggar aturan.

Baca Juga

Pasalnya, pencopotan Sekda Sri Puryono terkesan mendadak dan tanpa didahului dengan evaluasi, padahal SK pemberhentian Sekda dari Presiden juga belum ada.

Melihat fenomena tersebut, akademisi dari STIKOM Semarang, Gunawan Witjaksono melihat dari sisi komunikasi ada kamandegan komunikasi antara Sekda Jateng dengan Gubernur Ganjar Pranowo.

"Dari sisi komunikasi ada kemandegan komunikasi antara gubernur dan sekda. Pergantian Sekda itu harus dengan aturan-aturan yang berlaku karena Sekda adalah jabatan karir. Pergantian sekda tidak bisa sewaktu-waktu seperti presiden mengganti menteri, apalagi Sekda Jateng diangkat melalui Keputusan Presiden," ujar Gunawan kepada RMOLJateng, Rabu (23/10/2019).

Menurut Gunawan, sebelum dilakukan tindakan, dalam ilmu komunikasi disebut evaluation. Ini harus dilakukan sebelum melakukan tindakan lebih lanjut.

"Sebaiknya komunikasi ini harus dijalankan untuk menyelesaikan jika ada masalah diantara keduanya. Gubernur harus menunjukkan evaluasi dimana kesalahan Sekda sehingga harus diberhentikan itupun harus dengan aturan yang berlaku," tandas Gunawan.

"Karena Sekda diangkat melalui Kepres, seharusnya Gubernur konsultasi terlebih dahulu dengan pusat, karena Gubernur itu kan tangan panjangnya pemerintah pusat, jadi tidak boleh tergesa gesa dengan mengangkat Plt untuk mengganti Sekda yang secara administratif masih menjadi Sekda," terang Gunawan lagi.

Dengan pergantian yang non prosedural itu, menurut Gunawan akan menimbulkan komunikasi yang tidak bagus dan didalam public relation ada kesan hubungan yang tidak harmonis di Pemprov Jateng yang akan berpengaruh terhadap citra yang selama ini dianggap baik.

"Oleh karena itu seharusnya masalah ini bisa segera diselesaikan, pak Ganjar sebagai tangan panjangnya pemerintah pusat harus komunikasi dengan pusat, komunikasi dengan Sekda kemudian dilakukan evaluasi," tandasnya.

Lebih lanjut Gunawan mengatakan, evaluasi sangat penting dalam setiap kegiatan, karena dengan evaluasi akan ada penilaian.

"Dengan pergantian Sekda yang terkesan buru-buru, secara public relation ini menujukan terjadinya disharmonisasi di internal Pemprov Jateng," ungkapnya.

Sebagai warga Jawa Tengah lanjut Gunawan, sebaiknya Ganjar Pranowo membatalkan Plt Sekda dan Sekda Sri Puryono didudukkan kembali menjadi Sekda.

"Batalkan Plt Sekda dulu, Pak Pur didudukkan lagi kemudian diadakan evaluasi, lakukan komunikasi dengan baik-baik sehingga endingnya juga akan baik," tandasnya.

Sementara itu Sekda Jateng Sri Puryono menegaskan sampai saat ini dirinya masih menjadi Sekda Jateng. Pasalnya, belum ada surat pemberhentian dari Presiden.

"Saya masih Sekda Jateng, tapi karena saya sudah tidak nyaman lagi, demi mengamankan lembaga saya mengalah dengan mengambil cuti besar selama 3 bulan," tandasnya.