Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang meminta panitia ujian CPNS di Kota Semarang menerapkan protokol kesehatan di lokasi ujian yang rencananya akan digelar di tiga tempat, yakni UNNES, UDINUS dan UTC.
- Dewan Pertanyakan Pergeseran Anggaran, Rapat Banggar Terpaksa Diskors
- Masyarakat Perlu Pemahaman Terkait Uang Sewa Rusunawa
- Ketua DPRD Kota Semarang Harap RMOL Jateng Jadi Mitra Lembaga Kedewanan
Baca Juga
Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman mengatakan, saat ini Kota Semarang yang sudah menjadi kota percontohan untuk penanganan Covid-19 dan masuk Level 2 harus tetap memperhatikan protokol kesehatan saat pelaksanaan ujian nanti yang akan mendatangkan sekitar 103 ribu peserta se Jawa Tengah.
Namun, lanjut Pilus, sapaan akrabnya, kekhawatiran yang berlebih tidak perlu ditunjukkan, tapi kedisiplinan dalam penerapan prokeslah yang harus terus ditingkatkan.
"Kekhawatiran boleh tapi jika saya lihat untuk peserta yang mau ikut tes juga harus menyertakan hasil swab dan sertifikat vaksin, dan harapannya swab nya PCR jadi biar lebih tenang, sehingga yang datang ke semarang insya allah sudah clear," jelas Pilus, Rabu (8/9).
Dirinya berharap semua peserta yang akan mengikuti ujian CPNS di Kota Semarang harus benar-benar memenuhi syarat yang ditentukan oleh BKN dan juga panitia ujian di Kota Semarang.
"Bukan berarti panitia disini tidak menyediakan protokol kesehatan karena prokes ini sangat wajib hukumnya utnuk embngantisipasi, smeoga saja yang melakukan tes di semarang ini sehat dan ketentuan ini semuanya harus dipenuhi jika tidak dipenuhi tidak boleh ikut tes," ucap Pilus.
Pihaknya berharap, kasus Covid-19 tidak ada peningkatan usai masa ujian CPNS di Kota Semarang. "Harapan kami jangan sampai ada peningkatan kasus lagi di kota Semarang setelah adanya ujian CPNS ini karena peserta dari luar kota datang," bebernya.
Pilus menyebut tamu dari luar kota Semarang saat ini diharapkan juga bisa menunjukkan kartu vaksin, bahkan jika memang sedang sakit dihimbau untuk tidak masuk ke Kota Semarang.
"Misal ada tamu ke DPRD Kota Semarang saja harus menunjukkan kartu vaksin atau mungkin daerah yang akan mengunjungi kami amsih level 4 maka kami akan mnempertimbangkan lagi misal yang mausk hanya 1 atau 2 orang dengan tunjukkan kartu vaksin yang lain tidak boleh masuk, jadi kita juga selektif," tandasnya. 
- Pilus Tegaskan PDIP - Gerindra Tak Ada Masalah Pasca Kasus Penganiayaan Kader
- Dewan Pertanyakan Pergeseran Anggaran, Rapat Banggar Terpaksa Diskors
- Masyarakat Perlu Pemahaman Terkait Uang Sewa Rusunawa
