Skip to content
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu menggubris permintaan Menkopolhukam Wiranto untuk menunda pengumuman calon kepala daerah yang terlibat korupsi.
- Menang Rp 30 M, Fahri Ingin Benahi Kerusakan PKS
- Komunitas Seniman Batang Deklarasikan Dukung Gus Muhaimin Iskandar 2024
- Undang Kades se-Batang, Dede Ingatkan Dana Desa Tidak untuk Proyek Fiktif
Baca Juga
Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Arief Poyuono mengatakan bahwa pengumuman KPK itu tidak akan berimplikasi pada kerusuhan sosial.
"Contohnya saja cagub Lampung dan Sultra yang dicomot OTT KPK, enggak ada tuh protes dari masyarakat. Justru masyarakat senang," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (15/3).
Arief menduga ada hal lain yang melatari pemerintah memohon KPK tidak menetapkan tersangka kepada calon kepala daerah (cakada).
"Jangan-jangan banyak calon kepala daerah dari parpolnya pemerintah yang akan jadi tersangka," duganya.
Ia kemudian memberi contoh calon gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang diusung PDIP. Menurutnya, bukan tidak mungkin Ganjar menjadi salah satu cakada yang bakal ditetapkan KPK sebagai tersengka.
"Apalagi, sambungnya, Ganjar sering disebut-sebut punya indikasi kuat terima uang hasil korupsi KTP-el," kata Arief.
Untuk menghilangkan kecurigaan itu, Arief meminta kepada KPK untuk tidak ragu dalam mengumumkan nama cakada yang terindikasi terlibat korupsi.
"Jadi sudahlah KPK jangan ragu ragu umumkan saja. Biar rakyat pada Pilkada 2018 enggak memilih kucing dalam karung dan Pilkada 2018 akan menghasilkan kepala daerah yang bersih," tukasnya. 
- Paham Radikal Beredar Luas di Medsos, Tren Fenomena Terorisme Tunggal Meningkat
- Anggota DPRD Fraksi PKB Demak, Edi Sayudi Optimis Calonkan Diri di Pilkada Demak 2024
- KPU Minta Parpol Persiapan Jelang Pendaftaran Peserta Pemilu
