Kebijakan impor beras jilid II dengan volume 500 ribu ton
bukti pemerintah gagal koordinasi dalam mengelola data tentang pangan
nasional.
- Pesta Belanja Shopee Dorong Penjualan UMKM
- Mbak Ita: Digitalisasi Penting untuk Mendukung Kemajuan Pembangunan
- Manulife Tawarkan Premi Asuransi Lima Tahun untuk Perlindungan 20 Tahun
Baca Juga
"Pemerintah kacau di dalam data soal produksi dan konsumsi pangan," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (4/6) dikutip dari Kantor Berita Politik
Masalah impor beras, dijelaskan Viva, merupakan tanggungjawab Kemnterian Pertanian dan Kemnterian Perdagangan yang seharusnya bisa sinergi dalam membuat kebijakan.
"Disaat Kementan menyatakan surplus beras, disaat itu pula Kemendag sedang menunggu masuknya beras impor di pelabuhan. Sebuah situasi yang tidak bagus," jelasnya.
Viva menyebut, apa yang dilakukan Kemendag dengan kebijakan impor itu sebatas berkaca dari harga pasar, tanpa memikirkan stok yang ada di petani di mana stok ini hanya Kementan yang paham.
Selain itu, lanjutnya, harga pagan tidak sematta-mata ditentukan oleh seberapa besar konsumsi. Tetapi ada faktor lain yang mana sekalipin stok banyak tetapi harga tetap tinggi.
"Ada faktor
distribusi, perubahan iklim, bencana alam dan soal mata rantai yang
panjang sehingga menyebabkan pasokan dan harga itu menjadi tidak
stabil," jelasnya. 
- Produk UMKM Rembang Berpeluang Tembus Pasar Korea Selatan
- Batas Emisi Euro 4 Resmi Diterapkan, Dexlite dan Pertamina Dex Jadi Rujukan
- Targetkan NPL di Bawah 5, BKK Batang Rekrut Puluhan Karyawan Baru
