- Kolaborasi Bareng Kementerian BUMN, Semen Gresik Dukung Pendidikan Anak Abdi Dalem Mangkunegaran
- Luncurkan Vitamin C1000+D3+Zinc, Irwan Hidayat Berfoto Bareng Wartawan dan Karyawan Sido Muncul
- Serahkan Santunan Peserta Non ASN, Bupati Sukoharjo Ingatkan Manfaat BPJS Ketenagakerjaan
Baca Juga
Atas inisiatif delegasi Indonesia dalam perhelatan China-ASEAN Expo (CAEXPO) ke-21 di Nanning, China, di hari kedua, Rabu, (25/9) digelar “Dialogue for China’s Green Policy in China ASEAN Expo (CAEXPO) 2024”.
Acara ini menjadi platform diskusi antara para pemangku kepentingan ASEAN dan Tiongkok terkait penerapan kebijakan hijau dan rantai nilai berkelanjutan di kawasan.
Sebelumnya, paviliun Indonesia di CAEXPO- CABIS 2024 dibuka oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Mardyana Listyowati, Selasa (24/9).
Dialog Kebijakan Hijau menghadirkan sejumlah pembicara, diantaranya, Musdalifah Machmud, Staf Ahli Bidang Konektivitas Pengembangan Jasa dan Sumber Daya Alam Kemenko Perekonomian RI; Yonghong Li, Director General of Foreign Environmental Cooperation Center dari Kementerian Ekologi dan Lingkungan Hidup Tiongkok, yang berpartisipasi secara daring; serta Dr. Rizal Affandi Lukman, Sekjen Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), yang hadir melalui platform zoom. Selain itu menghadirkan pembicara Jin Shang dari WWF China.
Dalam sambutannya, Dirjen Mardyana, menekankan pentingnya kerja sama dalam mewujudkan kebijakan hijau di sektor pertanian dan komoditas berkelanjutan. Ia menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan dukungan konkret Indonesia terhadap implementasi kebijakan "Green China" yang akan mulai diterapkan pada 1 Januari 2025.
“Kami berharap acara ini menjadi platform untuk mempererat networking dan engagement antara stakeholders di sektor pertanian berkelanjutan, terutama dalam menghadapi kebijakan China Green Value Chain yang akan datang,” ujar Mardyana.
Kebijakan Hijau Indonesia di Tengah Perubahan Global
Selaku pembicara utama, Musdalifah Machmud dalam paparannya, menekankan bahwa kebijakan hijau bukan hanya sebuah tren global, tetapi juga sudah menjadi prioritas kebijakan di Indonesia.
Menurutnya, Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam mengimplementasikan konsep pembangunan berkelanjutan, terutama melalui kebijakan-kebijakan yang berfokus pada sektor pertanian dan komoditas berkelanjutan.
“Kebijakan hijau di Indonesia sudah masuk ke dalam berbagai strategi nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan kebijakan industri yang ramah lingkungan. Kami terus mendorong penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan di berbagai sektor, terutama dalam industri kelapa sawit, yang merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia,” ujar Musdalifah.
Musdalifah juga menyoroti komitmen pemerintah Indonesia dalam menerapkan standar Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), yang dirancang untuk memastikan industri kelapa sawit berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.
“ISPO adalah upaya nyata kami untuk mematuhi standar global dan menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus mempertahankan daya saing produk sawit Indonesia di pasar internasional,” jelasnya.
Sementara itu Rizal Affandi Lukman, Sekjen CPOPC, dalam kesempatan ini membantah pandangan negatif yang sering kali mengaitkan perkebunan kelapa sawit dengan kerusakan lingkungan.
Menurutnya, kelapa sawit tidak hanya penting dari segi ekonomi tetapi juga berperan besar dalam menyediakan energi berkelanjutan melalui produk-produk turunannya, seperti biodiesel.
“Sering kali perkebunan kelapa sawit disalahkan sebagai penyebab kerusakan lingkungan, padahal kenyataannya tidak demikian. Kelapa sawit adalah salah satu tanaman paling efisien dalam menghasilkan minyak nabati, dengan produktivitas lahan yang jauh lebih tinggi dibandingkan komoditas lainnya. Selain itu, kelapa sawit berperan penting dalam mendukung transisi energi terbarukan melalui produk biodiesel yang ramah lingkungan,” ujar Rizal.
Rizal menegaskan bahwa biodiesel berbasis kelapa sawit telah menjadi bagian penting dari upaya Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dan mendukung kebijakan energi berkelanjutan. Program B30, yang mewajibkan campuran 30% biodiesel dalam bahan bakar diesel di Indonesia, merupakan bukti nyata bahwa kelapa sawit memiliki peran strategis dalam agenda energi hijau.
Langkah Konkret Indonesia dalam Mendukung Kebijakan Hijau
Sejauh ini, Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung penerapan kebijakan hijau. Salah satu langkah konkret adalah dengan memperkuat regulasi terkait standar lingkungan di sektor industri, terutama komoditas ekspor.
Selain ISPO, Indonesia juga mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan di sektor energi, seperti peningkatan penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi di industri manufaktur.
"Kami tidak hanya menyiapkan regulasi, tetapi juga membangun kesadaran dan kapasitas di berbagai sektor. Sosialisasi terkait pentingnya rantai nilai hijau terus dilakukan untuk memastikan seluruh stakeholder memahami dan mendukung kebijakan ini. Sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat adalah kunci utama dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan,” tambah Musdalifah.
Musdalifah juga menyatakan bahwa Indonesia siap berkolaborasi dengan Tiongkok dan negara-negara ASEAN lainnya dalam implementasi kebijakan hijau. Menurutnya, pertukaran pengetahuan dan teknologi dalam penerapan rantai nilai hijau akan sangat penting dalam menghadapi tantangan lingkungan global.
Mempererat Kerja Sama Hijau ASEAN-Tiongkok
Yonghong Li, melalui sambutan daringnya, berharap kerja sama antara Tiongkok dan ASEAN, khususnya Indonesia, semakin erat dalam pembangunan berkelanjutan. "Kami optimis bahwa kebijakan China Green Value Chain akan membawa dampak positif bagi lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua belah pihak," ujarnya.
Yonghong Li menekankan bahwa Tiongkok sangat terbuka untuk mendengar masukan dari negara-negara ASEAN terkait implementasi kebijakan hijau ini. Menurutnya, kolaborasi yang erat adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Partisipasi Pengusaha Wanita di Nanning
Dialog ini juga dihadiri oleh Li Qiumei, pemimpin Nanning Women’s Chamber of Commerce, yang mewakili 200 pengusaha wanita. Partisipasi mereka dalam diskusi kebijakan hijau mencerminkan keterlibatan aktif sektor swasta dalam mendukung implementasi kebijakan ini di masa depan.
Di akhir sambutannya, Mardyana mengundang para peserta dialog untuk menghadiri Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39 yang akan berlangsung di Indonesia Convention Center (ICE) BSD, Tangerang, pada 9-12 Oktober 2024.
"TEI ini akan menjadi kesempatan untuk melihat langsung produk unggulan Indonesia, termasuk kelapa sawit, serta membuka peluang bisnis baru di berbagai sektor,” tutupnya.
Dengan berbagai diskusi mendalam dan partisipasi luas, Dialog Kebijakan Hijau ini diharapkan menjadi momentum penting bagi ASEAN dan Tiongkok untuk memperkuat kerja sama dalam menghadapi tantangan global terkait lingkungan hidup.
- Jangan Mabok Pujian, Marselino!
- PLN Galang Kolaborasi Global untuk Transisi Energi Menuju Swasembada Energi Berkelanjutan
- Marselino Gemilang, Indonesia Menang