Tangani kemiskinan ektrem, Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Baznas galakkan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) dan gencarkan pembagian baksos. Itu dilakukan agar angka kemiskinan ektrem bisa segera turun.
- Geger, Warga Randublatung Temukan Mayat Wanita Tanpa Identitas di Hutan
- Tak Sesuai SE Kemenkes, RSU Permata Blora Masih Patok Tarif PCR Rp 645 Ribu
- Pelaku Pembobolan Rumah Warga Margorejo Gondol Perhiasan Senilai Puluhan Juta
Baca Juga
Ketua Baznas Kabupaten Grobogan Ari Widodo menjelaskan salah satu kriteria penilaian atau klasifikasi kemiskinan ektrem adalah RTLH.
Di antaranya tempat tinggal masih terbuat kayu hingga berlantai tanah. Padahal hal demikian menjadi kelaziman di Grobogan.
"Tiap tahun kami adakan 75 RTLH. Uniknya kadang misalnya ada yang tidak punya jamban, tetapi setelah dicek aset sapinya ada empat," jelasnya.
Dari realitas itu ia menambahkan problem kemiskinan ektrem tidak serta merta karena kondisi ekonomi. Tapi juga soal mentalitas. Sebab ada yang secara kepemilikan aset seperti tanah dan sapi cukup, tetapi tinggal di tempat tak layak.
"Padahal jika dijual asetnya satu saja, untuk memperbaiki rumah atau sekedar membuat jamban sudah cukup," terangnya.
Selain itu, program lain yakni pemberian bansos. Contohnya untuk momen HUT Kabupaten Grobogan pada (4/3) nanti akan ada pembagian 1.300 paket sembako. Yang disokong berbagai pihak. Seperti perbankan dan swasta.
"Baznas kebagian 450. Ini sisa yang tidak tercover pihak-pihak tersebut. Jumlah bisa bertambah dan berkurang," imbuhnya.
Menurutnya ada 51 dari 273 desa di Grobogan yang masuk kemiskinan ektrem. Tersebar di enam kecamatan. Itu sesuai data dari provinsi Jateng yang sempat dipaparkan Ganjar Pranowo dalam beberapa waktu lalu di Desa Mlilir, Gubug.
Sementara untuk mengoptimalkan kemampuan penyaluran program-program sosial itu Baznas juga gencar melakukan sosialisasi menghimpun dana dari umat. Baik yang sifatnya zakat hingga infaq. Dengan bekerjasama dengan berbagai instansi.
"Untuk memperkuat itu ada surat edaran dari bupati imbauan untuk itu. Jadi kami gak serta merta memotong," katanya.
Selain itu, pihaknya juga mengcover warga kurang mampu yang tidak mendapatkan BPJS kesehatan. Sejauh ini ada Rp 1.000 jiwa. 
- Pelaku Pembunuhan Dalang Ki Anom Rembang Dituntut Hukuman Mati, Berikut Fakta Persidangannya
- Geruduk Kantor Kecamatan, Calon Perangkat Desa di Lasem Tuntut Seleksi Ulang
- ‘Laskar Buah’ Blora Banting Harga, Paguyuban Pedagang Tak Terima dan Wadul Dewan
