Komisi I DPR RI mengutuk keras langkah AS memindahkan kedutaan besar dari Tel Aviv ke Yerusalem. Apalagi, pengakuan atas ibukota baru Israel itu dibarengi dengan aksi pembantaian puluhan warga Palestina yang berunjuk rasa di perbatasan Israel.
- Pencarian Eril Ridwan Kamil di Sungai Aare Dilanjutkan Kembali
- AS Longgarkan Peringatan Perjalanan Covid-19 Untuk Dua Negara Ini
- Joe Biden Kini Dijuluki "Walk Away Joe" karena Sering Hindari Pertanyaan Wartawan
Baca Juga
"Duka yang mendalam kepada warga Palestina di Gaza, mereka gigih memperjuangkan kemerdekaan sebagai sebuah bangsa, namun di sisi lain AS mengamini pembantaian itu dengan membuka kantor di Yerusalem tanah Rakyat Palestina," jelas Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/5).
Langkah AS, sambungnya, seperti membuka kotak pandora krisis Timur Tengah yang kian meruncing dan melampaui batas kemanusiaan. Terlebih, 128 negara menentang langkah Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, termasuk Indonesia.
Hal itu, sambung polisi PKS tersebut, jelas menunjukkan sikap arogan AS yang tidak menghormati PBB dan majelisnya sebagai kesepakatan negara dunia.
Saya mengutuk dan mengecam langkah Amerika Serikat yang tidak menghormati putusan Sidang Darurat Majelis Umum PBB, bagaimana kami akan menghormati langkah anda jika anda tidak menjalankan dan menerima keputusan seakan kami 128 negara tidak ada," tegas Kharis. 
- Pemerintah Alokasikan Dana Rp13 T Untuk Percepat Infrastruktur Digital
- Indonesia Dinilai Masih Beruntung Saat Hadapi Krisis
- Belanda Tingkatkan Status Risiko Covid-19 Di Sejumlah Wilayah
