Partai politik terancam mendapat predikat tidak memenuhi syarat (TMS) jika ketahuan mencatut nama warga menjadi anggota. Hal ini jika warga tersebut tidak mengakui sebagai anggota parpol tersebut saat verifikasi faktual.
- Polresta Solo Mulai Susun Strategi Amankan Tahapan Pilkada 2024
- Dianggap Membelot, Keluarga Jokowi Dipecat Dari PDI Perjuangan
- BREAKING NEWS: Ketua MUI Salatiga DR Agus Ahmad Suaidi Tak Didukung Oleh Kyai Dan Masyayikh NU Untuk Maju Sebagai Bakal Calon Wakil Wali Kota
Baca Juga
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batang akan verifikasi faktual door to door pada partai politik. Proses verifikasi faktual itu akan berlangsung 15 Oktober-4 November 2022.
"Ada dua jenis verifikasi faktual yaitu verifikasi faktual parpol dan keanggotaan," kata Ketua KPU Batang Nur Tofan di sela-sela Rapat Koordinasi, Sosialisasi, dan bimbingan Teknis Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024, Jumat (14/10).
Untuk verifikasi faktual parpol, ada tiga hal yang akan dicek yaitu kepengurusan, terutama ketua, sekretaris dan bendahara. Lalu, keterwakilan perempuan 30 persen.
Lalu, cek domisili kantor hingga pembuatan keterangan bahwa tempat itu akan jadi kantor hingga selesai tahapan pemilu.
"Sedangkan verifikasi faktual keanggotan, kami akan melakukan sampel door to door. Selain mengecek dokumen kependudukan, juga kartu anggota (partai)," jelasnya.
Tofan menjelaskan jika dalam sampel verifikasi faktual keanggotan parpol ada pencatutan nama, alias warga yang disampel tidak mengakui, maka parpol bisa mendapat predikat TMS. Tentunya setelah melakukan tahapan klarifikasi.
Ia menjelaskan meski mendapat predikat TMS, parpol masih bisa melakukan perbaikan.
Sistem sampel dilakukan karena banyaknya jumlah anggota tiap parpol. Jumlah minimal anggota tiap parpol adalah seperseribu dari jumlah penduduk.
Partai politik yang tidak perlu melalui proses verifikasi faktual adalah partai yang sudah punya kursi di DPR RI. Partai lama tapi tidak punya kursi dan partai baru harus melalui verifikasi faktual.
Kepala Kesbangpol Batang, Agung Wisnu Barata menjelaskan bahwa tujuan pemilu sebenarnya adalah alat untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat.
"Selama ini, pemilu hanya sekedar memperoleh dan mempertahanka kekuasaan, hingga akhirnya menghalalkan segala cara," jelasnya.
Ia juga mengingatkan tahapan pemilu jangan sampai petugas keleahan dan meninggal.
"Kalau hitungannya dari pagi ke pagi tingkat erornya juga tinggi," jelasnya. 
- Pematangan Pencapresan Prabowo Belum Mulus
- Yophi Dapat Surat Tugas DPP, Partai Demokrat Hanya Jaring Nama Bacawabup
- Awal Pencoklitan, Petugas Pantarlih Sasar Tokoh Masyarakat, Agama dan Pejabat Publik
