Aktivis Jaringan Pro Demokrasi ProDem (ProDEM), Paskah Irianto, menyebut pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla kerap melakukan kebohongan.
- Penegakan Hukum Atas Kejahatan Lingkungan Sulit Dilakukan dengan Pendekatan Normatif
- Sasarengan Ngawasi Pilkada 2024, Momentum Lahirnya Pemimpin Baru Demak
- Ganjar Pranowo Berkomitmen Perkuat Lembaga-Lembaga Pemberantas Korupsi
Baca Juga
"Pemerintah tidak boleh bohong sebetulnya, tapi melakukan kebohongan terus," kata dia kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (21/3).
Dia mencontohkan kebohongan pemerintah tentang divestasi saham Freeport. Pemerintah ingin memiliki 51 persen saham Freeport padahal kenyataannya negara saat ini tak punya duit.
Dijelaskannya bahwa saat ini saham Freeport yang dimiliki Indonesia hanya 9 persen. Untuk menambah menjadi 11 persen saja, negara harus merogoh kocek 3 miliar dolar AS.
"Dari mana duitnya. Negeri ini sudah gak punya duit. Untuk bayar pegawai negeri saja sudah pakai utang dimana-mana," ucap Paskah yang pekan lalu menggelar aksi taubat nasuha sebagai pendukung Jokowi di depan Istana Negara.
Karenanya dia menilai pernyataan pemerintah yang ingin mengambil alih Freeport dengan divestasi saham 51 persen sebagai upaya untuk mengalihkan isu-isu lain yang lebih penting.
"Ini kan kebohongan. Jadi buat apa mereka bohong. Itu pertanyaannya. Kalau tidak mampu bilang tidak mampu. Karena itu bukan pekerjaan yang diutamakan. Seharusnya mereka bekerja di wilayah-wilayah yang memang sudah dikuasai. Bukan kemudian memainkan isu-isu yang membuat bangsa ini senang tapi sebuah tipuan saja," demikian Paskah.
- Polsek Terima Puluhan Knalpot Brong Hasil Sitaan SMK Negeri 1 Wonosegoro
- 69 PPS Salatiga Dilantik Ketua KPU
- Antisipasi Banjir, Infrastruktur Tanggul DAS Harus Prioritas
