Presiden Joko Widodo saat menerima audiensi Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam laskar FPI yang dikomandoi oleh Amien Rais di Istana Negara mengatakan telah menerima hasil rekomendasi Komnas HAM.
- Penemuan Mayat dan Motor Terbakar, Polisi Periksa Sejumlah Saksi Termasuk Kerabat dan Rekan Kerja
- Polres Pemalang Bekuk Begal yang Putuskan Jari Korban
- Polres Pemalang Bekuk 5 Tersangka Pencuri Mobil Boks
Baca Juga
Presiden Joko Widodo saat menerima audiensi Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam laskar FPI yang dikomandoi oleh Amien Rais di Istana Negara mengatakan telah menerima hasil rekomendasi Komnas HAM.
Jokowi, menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan, pemerintah meminta agar Komnas HAM bekerja dengan penuh independensi dan menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam peristiwa tewasnya enam laskar FPI di tol Cikampek.
"Empat rekomendasi itu sepenuhnya sudah disampaikan kepada Presiden agar diproses secara transparan, adil dan bisa dinilai oleh publik, yaitu bahwa temuan Komnas HAM yang terjadi di tol Cikampek km 50 adalah pelanggaran HAM biasa," kata Mahfud di Istana Negara seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (9/3).
Mahfud juga menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo dan pemerintah sama sekali tidak ikut campur dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM terkait peristiwa tersebut. Pemerintah juga tidak pernah meminta agar Komnas HAM menyimpulkan hasil penyelidikannya.
"Kita hanya menyatakan, kalau pemerintah membentuk (TGPF) lagi-lagi dituding timnya orangnya pemerintah, timnya diatur oleh orang Istana, timnya orang dekatnya si A, si B. Oleh sebab itu, kita serahkan Komnas HAM. Komnas HAM silakan menyelidiki, mau bentuk TGPF (tim gabungan pencari fakta) atas nama di bawah bendera Komnas HAM silakan, mana rekomendasinya kita lakukan," ungkapnya.
Pemerintah juga menyatakan sikap keterbukaannya apabila terdapat bukti-bukti lain terhadap peristiwa tersebut. Sejauh ini, penyelidikan Komnas HAM yang sesuai dengan kewenangan undang-undang, tidak menemukan adanya bukti pelanggaran HAM berat.
"Komnas HAM sudah menyelidiki sesuai dengan kewenangan undang-undang. Enggak ada (bukti pelanggaran HAM berat)," imbuhnya.
- Polda Jateng Ungkap 404 kasus Curanmor Selama Operasi Sikat Jaran 2021
- Eks Napiter Ungkap Cara Penanggulangan Ekstrimisme
- Polisi Masih Sumir Soal Mister X di Waduk Wadaslintang
