Pemkot Semarang Masih Menunggu Hasil Audit BPK untuk Pembongkaran Bekas Relokasi Pasar Johar

Pemerintah Kota Semarang belum akan membongkar bangunan bekas relokasi Pasar Johar yang ada di kompleks Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT). Pasalnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih akan dilakukan audit terlebih dahulu.


Plt Walikota Semarang, Hevearita G. Rahayu mengatakan saat ini pihaknya belum akan melakukan pembongkaran karena masih menunggu hasil audit BPK. Nantinya setelah hasil audit keluar maka akan diketahui mekanisme lelang bangunan yang ada di relokasi tersebut.

"Nanti setelah selesai audit akan diketahui mekanisme lelang bangunan di relokasi, apa harus menunggu pembongkaran atau bisa langsung dilelang," kata Ita, sapaan akrabnya, Rabu (26/10).

Terkait dengan niatan dari pihak MAJT yang akan meneruskan aktivitas jual beli di bekas relokasi tersebut, Ita tidak dengan terang menolak niatan tersebut. Hanya saja, ia menyebutkan untuk perizinan mendirikan pasar kewenangannya ada pada Kementerian Perdagangan.

"Perizinan untuk membuka pasar di kawasan bekas relokasi itu ada di Kementerian Perdagangan, jadi agar tidak ada miskomunikasi dan ribut terus. Yang kami pikirkan adalah asetnya," jelasnya.

Sementara itu, salah seorang Takmir MAJT, Ahmad Daroji mengatakan jika sejak dulu kawasan tersebut memang akan dibuat menjadi pasar. Namun karena usai kebakaran Pasar Johar pada tahun 2015, kemudian Pemkot Semarang menyewa lahan tersebut untuk digunakan sebagai relokasi. Sehingga saat ini pihaknya berharap bangunan bekas relokasi ini tidak dibongkar dan akan dilanjutkan untuk dijadikan pasar.

"Ya kalau bisa di rembuk bersama untuk masalah retribusi, pajak dan lainnya. Karena pada akhirnya retribusi dan pajak juga untuk warga Semarang. Jadi

persoalan ini bisa diselesaikan baik-baik. Semua pihak bisa duduk bersama, berembuk dengan niat baik untuk memakmurkan umat atau rakyat Kota Semarang," ungkap Daroji.

Daroji mengaku jika lahan bekas relokasi Pasar johar seluas enam hektar ini rencananya dulu memang akan dibangun Pasar induk pada masa kepemimpinan Gubernur Bibit Waluyo.

"Maka dari itu rencana ini ingin kami lanjutkan lewat izin dari Pemkot. Silahkan yang mau balik ke Johar, tapi yang ingin bertahan di sini sebaiknya diberi kesempatan untuk mencari rejeki di sini," tuturnya.