Sudah Keluar Miliaran Rupiah, Pengusaha Lokal Kembali Pertanyakan Nasib Investasinya di KIT Batang

Investor lokal Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Juhara Sulaeman meminta kejelasan nasib usahanya di Proyek Strategis Nasional (PSN). Hingga kini pihak manajemen KITB belum menjalin komunikasi dengan dirinya.

Baca Juga

"Dari pemberitaan sejumlah media, pihak manajemen KITB berjanji mau berkomunikasi dengan kami secepatnya. Namun hingga saat ini, belum ada sama sekali. Padahal mereka juga punya kontak saya,"katanya, Jumat (19/8).

Ketua Koperasi Bhakti Makmur Jaya itu juga menanggapi pernyataan manajemen KITB melalui KITB. Baginya, force majeur yang membuat harga bahan bangunan naik hingga membuat proses relokasi terhenti tidak masuk akal.

Juhara menyatakan force majeur itu berlaku jika ada bencana alam dan kejadian besar lainnya. Ia kembali mempertanyakan komitmen terhadap investasinya yang bernilai miliaran rupiah.

Ia menjelaskan dalam kesepakatan tidak ada istilah force majeure. Baginya, pihak KITB seharusnya menepati kesepakatan membangunkan kembali restorannya yang diambrukannya dalam jangka tiga bulan.

"Kita ini riil saja, berbisnis di situ ya tentunya ingin mendapatkan profit. Saat itu ada penawaran relokasi. Awalnya saya ingin sampai bangunan baru itu jadi, izinkan saya operasional, tapi dari pihak manajemen tidak mengizinkan. Saya manut aja dan saya tidak menyangka kebonafitan mereka seperti ini ternyata," tuturnya mengungkap kekecewaan.

Di sisi lain, penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengatakan bahwa pengusaha dan pencari kerja lokal menjadi prioritas. Namun, hal itu harus disesuaikan dengan kebutuhan KITB .

"Apa yang dibutuhkan, kesiapan kita bagaimana, itu supaya nanti sinergi antara yang dibutuhkan dengan penyediaaan SDM dengan pengusaha lokal,"katanya.

Sebelumnya, keberpihakan pendirian Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang pada pengusaha menjadi perhatian khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal itu disampaikan ketua DPRD Batang, Maulana Yusup.

"Itu jadi salah satu perhatian khusus di dprd banyak sekali pengusaha lokal batang yang mengadu ke DPRD," kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di SMK Sekar Bumi Nusantara, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Senin (15/8).

Ia mengakui, saat ini belum punya akses yang begitu luas ke KITB. Alasannya karena KITB merupakan proyek strategis nasional atau PSN.

Ketua Komisi C DPRD Batang Tofani Dwi Arieyanto menambahkan sudah saat KITB menunjukkan komitmen pada kearifan lokal. Komitmen itu sudah berulangkali disampaikan manajemen KITB hingga Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan untuk tenaga kerja lokal harus jadi prioritas penyerapan tenaga kerja. Kemudian, pengusaha atau investor lokal juga jangan sampai dilupakan.