Pendiri Partai Hanura Djafar Badjeber menyatakan dana partai diaudit agar terjadi transparasi terhadap penggunaannya. Dalam hal ini, mantan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto yang kini menjabat Menko Polhkam juga ikut bertanggung jawab.
- Jokowi: Tahun Ini, Momentum Bangkitnya Ekonomi Indonesia
- Ian Kasela Siap Lepas Kaca Mata Hitam Jika Terpilih
- Asfirla Kunjungi Pengurus PAC PDI Perjuangan Purwokerto Barat
Baca Juga
Urusan Pak Wiranto belum selesai sama kita. Kami didesak oleh dewan pendiri bahwa mereka minta dana atau uang partai ini supaya diaudit," terang Djafar di Gedung City Tower, Jakarta, Jumat (6/7).
Dia menilai, Wiranto selaku Ketua Dewan Pembina Partai Hanura masih harus bertanggung jawab terhadap penggunaan dana olehnya.
Kami masih kesempatan belum kami audit. Kita perkirakan ratusan miliar uang partai harus dipertanggungjawabkan," tegasnya dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL
Sementara menurut Ketua bidang Hukum dan HAM DPP Hanura, Dodi S Abdulkadir menyatakan sudah ada sanksi dari partai yang akan diberikan kepada Wiranto.
Sanjsinya tentunya Partai Hanura memiliki AD/ART peraturan organisasi yang tentunya akan dinilai oleh Mahkamah partai," kata Dodi di tempat yang sama.
- Pilkada 2024, KPU Solo Siapkan 3 TPS Khusus
- Elektabilitas Andika-Hendi & Luthfi-Yasin, Siapakah Sekarang Lebih Unggul?
- Hendrar Prihadi: Kita Bareng Warga Bangun Ekonomi dan Toleransi