Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wonogiri sepakat untuk secepatnya dilakukan pendataan ulang perihal keluarga miskin.
- Masjid Agung Baitunnur Blora Ditetapkan Sebagai Masjid Bersejarah
- Bupati Kebumen Sebut Masih Ada ASN Bermain Anggaran
- Kapolres Sebut Jumlah Kecelakaan di Salatiga Turun tapi Tidak Signifikan
Baca Juga
“Kami sepakat untuk dilakukan pendataan ulang keluarga miskin. Sebab roda kehidupan itu sangat dinamis. Bisa saja yang kemarin miskin sekarang sudah tidak miskin lagi, begitu pula sebaliknya. Sehingga data kemiskinan harus sering diperbarui,” kata Wakil Ketua DPRD Wonogiri, Sugeng Ahmadi, Selasa (18/4) di gedung wakil rakyat Wonogiri.
Dia melanjutkan, data kemiskinan diperbarui sangat penting lantaran berkait dengan bantuan digelontorkan pemerintah.
“Jangan sampai yang mendapat bantuan itu-itu saja. Kehidupannya sudah lebih baik tetap saja nendapat bantuan. Atau sebaliknya yang kemarin mampu dan tidak masuk daftar miskin kini terpuruk ekonominya menjadi miskin tetap saja tidak mendapat bantuan apa-apa,” papar Sugeng di samping Sriyono Ketua DPRD Wonogiri.
Langkah tersebut terkait adanya kasus pencatutan 167 nama KK miskin untuk mendapatkan pemasangan listrik gratis dari PLN.
Sekitar 167 warga miskin di Kabupaten Wonogiri namanya telah dicatut oknum tak dikenal guna pengajuan pemasangan listrik gratis 450 VA program dari PLN. Hal itu diketahui setelah warga miskin tersebut hendak mengikuti program pasang listrik gratis namun nama telah dipakai orang lain.
Saat mengajukan permohonan, data milik 167 orang itu ditolak oleh sistem karena sudah dipakai orang lain untuk mendapatkan program listrik gratis tersebut.
Sedangkan dua Wakil Ketua DPRD Wonogiri, Krisyanto dan Siti Hardiyani juga mengiyakan apa yang disampaikan Sugeng Ahmadi. 
- Pilus Berharap Tak Ada Lagi Sengketa Lahan Usai PTSL Dibagikan
- Delapan Kepala Dinas Dilantik, Bupati Purbalingga Tantang ASN Lakukan Inovasi
- One Way Diperpanjang, Arus Balik di Kalikangkung Ramai Lancar
