Nawacita Jokowi Dipamerkan Di Keimyung University

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun tidak hanya vokal di Senayan. Politisi Partai Golkar ini juga piawai bicara di kampus internasional.


Buktinya, pada Jumat (25/5), Misbakhun dipercaya menyampaikan kuliah umum di Keimyung University, Daegu, Korea Selatan.

Dalam forum bertajuk General Lecture 2018 K-NICE Expert Invitation Forum for East Asia Entrepeneurship and Start Up in Indonesia, Misbakhun menyampaikan materi berjudul Indonesia on Jokowi’s Presidency Era".

Di hadapan sekitar 300 mahasiswa pascasarjana Keimyung University, Misbakhun berbicara panjang lebar mengenai konsep Nawacita yang diusung Presiden Jokowi untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat.

Di awal, ia menguraikan manfaat Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dikeluarkan Pemerintahan Jokowi.

Ini adalah upaya-upaya besar Jokowi untuk mengatasi kemiskinan," ujar Misbakhun, dalam bahasa Inggris seperti dikutip Kantor Berita Politik

Misbakhun menjelaskan, Pemerintah Indonesia mengalokasikan dana sebesar Rp 161,9 triliun dalam APBN 2018 untuk mengentaskan kemiskinan. Anggaran itu digunakan untuk membiayai berbagai program yang diarahkan pada 40 persen keluarga termiskin demi mencapai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2018 sebesar 71,5.

Anggaran pengentasan kemiskinan pada 2018, sambung dia, meningkat dari tahun sebelumnya yang sekitar Rp 158,4 triliun. Pada 2018, Pemerintah Indonesia juga menjalankan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Angka itu naik dari 1,26 juta KPM pada tahun lalu.

Ada pula Program Keluarga Harapan (PKH) yang pada 2017 menyasar 6 juta KPM. Tahun ini, meningkat menjadi 10 juta KPM. Penerima manfaat PKH juga menerima jaminan kesehatan dan biaya pendidikan," terangnya.

Misbakhun kemudian memaparkan bantuan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencakup 92,4 juta jiwa pada 2018. Menurutnya, jumlah itu mengalami peningkatan 5,2 persen dibanding 2017 yang baru sebanyak 86,4 juta jiwa. Di bidang pendidikan, KIP mencakup 17,9 juta siswa.

Program perlindungan sosial di era Pemerintahan Jokowi-JK merupakan upaya pengentasan kemiskinan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Program ini terbukti efektif mengurangi kemiskinan," tuturnya.

Selanjutnya, Misbakhun menjelaskan program unggulan Presiden Jokowi tentang dana desa. Anggaran dana desa terus meningkat dari tahun ke tahun. Ia memerinci, alokasi dana desa pada 2015 sebesar Rp 20 triliun. Setahun kemudian, dananya melonjak menjadi Rp 46,98 triliun.

"Alokasi dana desa meningkat pada 2017 menjadi menjadi Rp 60 triliun dengan rata-rata setiap desa menerima Rp 800 juta. Program itu merupakan upaya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa," jelas dia.

Kata Misbakhun, program dana desa bukan hanya yang pertama di Indonesia, namun juga yang pertama dan terbesar di seluruh dunia.

Kunci keberhasilan bagi kesejahteraan masyarakat dalam membangun desa adalah sentuhan kuat inisiatif, inovasi, dan kerja sama yang kuat antara aparat desa dengan masyarakat," tandasnya.