Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto menegaskan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus ikut andil dalam menciptakan praktek bisnis yang bersaing secara sehat, berkeadilan, dan anti monopoli.
- PDIP: Jokowi Umumkan Cawapres Saat Injury Time
- Deklarasi Kobar Gama, Advokat Solo Raya Siap Lindungi Relawan Ganjar dari Masalah Hukum
- Gerindra Godok 9 Nama Dari PKS Dan 4 Kader PAN
Baca Juga
Politisi PDI Perjuangan ini menekankan bahwa jika hal itu terjadi, maka usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bakalan bisa terus berkembang.
"Jangan sampai UMKM tergerus oleh perusahaan-perusahaan besar akibat praktik-praktik bisnis yang tidak sehat, tidak berkeadilan dan monopoli," tegasnya kepada wartawan di Jakarta awal pekan ini.
Dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Bendahara Umum Megawati Institute ini menekankan bahwa UMKM harus terus dijaga dan dikembangkan. Sebab, menurut dia UMKM merupakan salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang diyakininya bakalan mampu mewujudkan pemerataan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk berusaha secara mandiri.
"Ini dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat," sambungnya.
Untuk itu, Darmadi mengaku berharap bahwa komisioner KPPU yang terpilih dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada Selasa, (20/3) oleh komisinya adalah mereka yang kredibel, kompeten dan berintegritas.
"Sehingga bisa kuat menghadapi tekanan-tekanan dari pelaku-pelaku usaha yang melakukan kartel, monopoli atau bisnis tidak sehat dan tidak berkeadilan," jelasnya.
Menurut Koordinator Komite Perekonomian DPP PDI Perjuangan ini, komisioner KPPU yang berintegritas ditambah dengan revisi UU No.5 tahun 1999 akan membuat KPPU memiliki kekuatan, sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka melindungi UMKM.
Terpisah, Komisioner KPPU, Chandra Setiawan menjelaskan bahwa KPPU terbentuk berdasarkan perintah UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
"Kami memiliki tugas dan fungsi berupa advokasi, penegakan hukum, mengevaluasi merger dan pengawasan kemitraan," jelas Chandra.
Berdasarkan UU No.20/2008 jo PP No.17/2013, ditegaskannya bahwa KPPU juga berwenang dakam mengawasi dan menegakan hukum atas pelaksanaan kemitraan antara pelaku besar dan UMKM.
Konkretnya yakni mengawasi pelaku usaha menengah yang memiliki kekayaan bersih Rp 500 juta sampai Rp. 10 miliar dan pelaku usaha besar dengan kekayaan di atas Rp. 10 miliar.
"Keduanya dilarang memiliki dan menguasai pelaku UMKM," tekan Cahndra.
Biro Hukum Humas dan Kerjasama KPPU, Taufik Aryanto Arsad pun menimpali. Taufik mengungkapkan bahwa pihaknya telah banyak menangani banyak perkara. Menurut dia, tak sedikit dari perkara-perkara itu sudah inkracht.
"Banyak putusannya sudah inkracht atau berkekuatan hukum hukum tetap di Mahkamah Agung," demikian Taufik. 
- Jika AHY Jadi Cawapres Prabowo, Budi Gunawan Pasangan Ideal Jokowi
- PNPS GMKI Resmi Dilantik, Febry Tetelepta: Senior GMKI Harus Aktif dalam Pembangunan
- PDI Perjuangan Kota Pekalongan Komentari Pengganti Ganjar Pranowo di Jateng
