Ketua DPRD Demak Fahrudin Bisri Slamet beserta instansi terkait meninjau langsung kondisi Jembatan Jleper, Kecamatan Mijen yang tidak layak untuk dilalui baik pengendara sepeda motor maupun pejalan kaki.
- Polda Jateng Musnahkan Belasan Ribu Botol Miras
- Wakil Kota Semarang Rencanakan Ada Pasar Terapung di Banjir Kanal Barat
- Eks Pekerja Migran Dibekali Pelatihan IT
Baca Juga
Struktur jembatan penghubung 7 desa tersebut miring akibat tiang jembatan desakan tanggul yang longsor.
Menurut salah seorang petani Desa Jleper, Musripah (55), jika dirinya selalu was-was setiap kali melintas di jembatan tersebut.
Meski demikian dirinya bersama petani lainnya terpaksa harus melintas jembatan tersebut lantaran akses jalan yang dekat dengan tempat tinggalnya.
"Pastinya takut jika melintas, mau tidak mau ya lewat situ, kalau muter jauh banget sekitar 10 Km," ucap Musripah, Rabu (5/4/2023).
Hal senada diungkapkan Kepala desa Jleper, Ririn, bahwa Jembatan yang berada diwilayahnya tersebut merupakan satu-satunya jalur ekonomi warganya terutama petani, dimana akses bongkar muat hasil pertanian selalu melintasi jembatan tersebut baik dengan mobil pick-up maupun sepeda motor.
"Jembatan Jleper ini sangat vital sekali keberadaanya terutama bagi para petani kami, jika harus memutar jalan itu jauh banget, imbasnya ya keluar biaya lagi," terang Ririn.
Seperti saat ini, kondisi jembatan memang tidak layak untuk dikatakan jembatan penyeberangan lantaran umur jembatan bisa dibilang tua, sebagai pemangku desa Jleper dirinya berharap agar dalam hal ini pemerintah kabupaten segera mengambil tindakan cepat agar perekonomian warga yang sebagian besar petani tidak lagi terganggu.
Sementara itu menurut Ketua DPRD Demak, Fahrudin Bisri Slamet mengatakan jika persoalan jembatan Jleper merupakan tanggung jawab BBWS Pemali Juwana, meski demikian pemerintah daerah harusnya tanggap dan gerak cepat dalam menanggapi kondisi Jembatan tersebut.
"Memang jembatan ini dibawah tanggung jawab bbws, tapi apa salahnya pemerintah dalam hal ini dinas PU agar berkoordinasi cari solusi agar cepat ada Penyelesaian," tutur FBS, sapaan akrab Ketua DPRD Demak.
Penanganan Jabatan Jleper, lanjut FBS, sudah semestinya menjadi skala prioritas pembangunan di 2024.
Mengingat satu satunya akses jalan perekonomian warga juga merupakan jalur penghubung utama bagi Tujuh desa di wilayah kecamatan Mijen.
"Jembatan ini vital dan sifatnya prioritas, kalau tidak ada jembatan ini maka perekonomian warga akan terhambat dan secara otomatis jadi membengkak," pungkas Politisi PDIP Demak ini. 
- Polemik Odol, Sopir di Batang Minta Ada Standarisasi Harga Transportasi
- Datangi Khaul Habib di Batang, PKS Tegaskan Tak Anti Tahlilan
- IKAL Lemhanas dan Unhan Bantu Atasi Krisis Air Bersih di Giritontro Wonogiri
