Banyaknya Aduan Soal PDAM, Dewan Akan Panggil Direksi

Banyaknya aduan dan keluhan masyarakat soal pelayanan PDAM Tirta Moedal yang akhir-akhir ini mencuat ditanggapi serius oleh DPRD Kota Semarang.

Baca Juga

Anggota Komisi B Juan Rama mengatakan, setiap musim kemarau pelayanan PDAM selalu disorot khususnya soal diatribusi air ke pelanggan, tapi tidak ada penyelesaiannya.

"Ini sebetulnya masalah klasik yang setiap tahun terjadi, ini harus segera dicari solusinya, apakah karena sarana prasarana yang kurang mendukung atau kesejahteraan SDM khususnya pekerja teknis dilapangan kurang bagus," ujar Juan Rama kepada RMOLJateng, Rabu (9/10/2019).

Untuk mencari solusi yang baik lanjut politisi PKB ini, pihaknya berencana akan memanggil direksi PDAM untuk menginventarisir persoalan-persoalan di PDAM.

"Kapan pemanggilannya, nanti kita koordinasikan terlebih dahulu dengan teman-teman di Komisi B," ujarnya.

Lebih lanjut Juan menyarankan PDAM untuk segera memfungsikan SPAM di waduk Jatibarang, karena sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan dan Menteri PUPR.

"Kalau SPAM Jatibarang difungsikan, maka distribusi air di daerah Manyaran dan sekitarnya akan lancar," tambahnya.

Selain pelayanan air, pihaknya juga meminta kepada Pemkot Semarang untuk segera menetapkan Direktur Teknik nya yang saat ini dijabat oleh pejabat sementara.

"Masalah utamanya bukan pada direksi utamanya, tapi pada masalah teknik. Maka kami meminta kepada Pemkot Semarang untuk segera menetapkan Direktur Teknik nya supaya bisa fokus menyelesaikan persoalan teknis di lapangan khususnya dalam pelayanan," pintanya.

Karena bagaimanapun lanjut Juan, PDAM ini kan pelayanan, maka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan klasik, PDAM harus meningkatkan sarana prasarana, PDAM jangan fokus pada setoran Deviden ke Pemkot Semarang.

"Fokuskan pada perbaikan sarana, perbaikan SDM di dalamnya, karena kalau SDM tidak difikirkan ya dalam bekerja akan seperti itu, kalau ada aduan tapi ditanggapinya mengko sik mengko sik (nanti dulu nanti dulu), slow respon karena merasa pendapatannya dia disitu merasa kurang, kesejahteraannya seperti itu, maka bekerja pun tidak akan sepenuh hati," terangnya.

Lebih jauh Juan mengatakan, selain perbaikan secara teknis di lapangan, perbaikan kesejahteraan SDM juga harus segera dilakukan.

"Saya tahu persis, pekerja di lapangan tugasnya sangat berat, tidak pernah mengenal hari libur, tidak mengenal jam, maka mereka juga harus difikirkan oleh direksi dalam kesejahteraannya," harapnya.

Senada dengan Juan, anggota Komisi B yang lain Herlambang menegaskan bahwa dasar pijakannyanya sederhana bahwa tanah, air adalah milik negara untuk kemakmuran rakyatntaya.

"Persoalannya, keluhan mengenai pelayanan PDAM selalu sama dari tahun ke tahun tapi tidak ada penyelesaiannya, ini berarti PDAM tidak benar, kita sebagai wakil rakyat, PDAM akan kita panggil, akan kita tanya masalah klise seperti ini kenapa tidak selesai-selesai," ujar Herlambang yang juga politisi Partai Gerindra ini.

Lebih lanjut Herlambang menegaskan, persoalan air adalah masalah vital, kalau PDAM tidak bisa menyelesaikan masalah, Herlambang menilai PDAM tidak becus mengelola PDAM.

"Dalam hal ini kita peringatkan juga kepada Wali Kota untuk segera memanggil Dirut PDAM supaya mempertanyakan kenapa dan ada masalah apa," tandasnya.

Wakil Ketua DPRD Mualim juga menegaskan bahwa persoalan PDAM bukan rahasia umum lagi, dari tahun ke tahun khususnya saat musim kemarau pasti timbul masalah distribusi air.

"Meski upaya pemkot dan PDAM sudah mengerahkan tangki untuk droping air ke pelanggan karena air PDAM mati, tapi itu tidak menyelesaikan masalah," ujar Mualim.

Politisi Gerindra ini juga mempertanyakan setelah adanya kenaikan tarif justru PDAM banyak masalah, mulai pipa pecah, airnya kotor, air mengalir tidak merata dan tidak kontinyu.

"Ini adalah PR besar, saya berharap Dewan dalam hal ini Komisi B untuk segera mengambil langkah, karena bagaiamanapun sebagai wakil rakyat harus memberikan pelayanan kepada masayarakat, kita harus merespon cepat keluhan masyarakat," tandasnya.

Mualim juga meminta kepada PDAM untuk menekan kebocoran air dan jika debit air menurun, PDAM harus segera mencari solusi supaya masyarakat tidak menjadi korban.

"Dan ini sudah menjadi target yang telah ditetapkan pemerintah, bahwa semua masyarakat harus teraliri air, ini yang harus segera dilaksanakan oleh PDAM," pungkas Mualim.