Keberadaan destinasi wisata kuliner baru Kali Pepe Land (KPL) berada di tepi Sungai Kali Pepe di wilayah Karanganyar dan Boyolali kini dipersoalkan.
- Kapolres Grobogan Bantu Korban Puting Beliung
- Direskrimum Polda Jateng Pastikan Berkas Kasus Mafia Tanah Blora Lengkap, Hanya Tunggu Hasil Labfor
- Tingkatkan Keindahan Taman Kalibrug Grobogan, Relawan Hijau Gandeng CSR
Baca Juga
Pasalnya meski sudah dibuka obyek wisata tersebut diduga belum mengantongi izin dari lintas otoritas berwenang.
Lintas otoritas berhak mengeluarkan izin yakni Pemkab Karanganyar, Balai Besar Bengawan Solo (BBWS) serta dari kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Karanganyar.
Ijin tersebut terkait pemanfaatan sungai merupakan kewenangan dari BBWS. Di samping itu juga ada sejumlah bangunan diduga terdapat penyimpangan tata ruang merupakan wewenang Kementerian ATR/BPN.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Karanganyar, Asihno Purwadi sampaikan, pihaknya belum menerbitkan izin pemanfaatan lahan bantaran Kali Pepe itu.
"Kami dari DPMPTSP maupun dari DPUPR Karanganyar memang belum mengeluarkan izin. Sebab masih banyak persyaratan yang belum dipenuhi. Itu banyak ranah kewenangannya seperti di BPN dan BBWSBS," jelas Kadinas DPUPR Karanganyar, Asihno Purwadi, Minggu (13/4).
Ditegaskan Asihno Purwadi, tahapan harus dilalui pengelola agar bisa mengantongi perizinan prosesnya panjang. Obyek wisata Kali Pepe Land itu juga harus melibatkan BBWS karena obyek wisata itu juga memanfaatkan sungai. Idealnya sebelum semua perijinan beres tidak bisa mendirikan bangunan di sana.
"Informasi yang masuk ke Kementerian ATR/BPN dan BBWS bahwa tiga kabupaten sangat berkepentingan terutama Kabupaten Karanganyar yang mana lahan yang digunakan lebih besar mencapai satu hektare, disusul lahan di Boyolali lebih kecil," ujar Asihno Purwadi.
Terpisah Kades Gawanan, Colomadu, Murdiyanto sebut terkait perijinan bukan menjadi kewenangannya. Pihaknya hanya sebatas menyewakan lahan seluas satu hektar. Selain itu dalam kontrak sewa tanah kas desa tersebut berisi catatan warga Desa Gawanan boleh berjualan ataupun bekerja di lokasi Kali Pepe Land.
"Untuk masalah perizinan terkait dengan BBWS bukan ranah kami karena kami hanya berada diranah kerjasama yakni menyewakan obyek wisata," pungkas Murdiyanto. 
- Terciduk Bergerombol Saat PPKM, Sebanyak 49 Remaja Jalani Swab Antigen
- Nelayan Diimbau Waspada karena Laut Kebumen Berpotensi Gelombang Tinggi
- Kerahkan Bhabinkamtibmas, Polres Pemalang Antar Jemput Warga untuk Vaksinasi Covid-19
