Pemerintah, Seriuslah Atasi Permasalahan Truk Kelebihan Dimensi Dan Muatan!

Baca Juga

• Supremasi Pendidikan: Reaktualisasi Paradigma Mendidik Dalam Masyarakat Modern
• Menteri Dudy Purwagandhi Terbukalah Menerima Masukan, Jangan Alergi Dengan Pemerhati Dan Penggiat Transportasi!
• Menjaga Komunitas Badui Di Tengah Gurun Sinai

Menghentikan operasi truk kelebihan dimensi dan muatan (over dimension dan overload/ODOL) adalah pilihan yang lebih aman dan bijaksana untuk mencegah kecelakaan lalu lintas, melindungi infrastruktur jalan, dan menjaga kelancaran lalu lintas.

Kecelakaan truk di Ciawi (05/02), di Purworejo (07/05), di Semarang (09/05) juga di beberapa lokasi lainnya telah mendatangkan kerugian material dan menghilangkan nyawa manusia. 

Sesungguhnya, setiap hari terjadi kecelakaan angkutan barang. Sebelum ada jalan tol, truk menabrak kendaraan atau benda lainnya di jalan dan tepi jalan, sementara setelah ada jala tol, kerap sekali truk ditabrak dari  belakang. Istilahnya tabrak depan belakang di jalan tol.

Kecelakaan truk di jalan raya yang kerap dinilai terjadi akibat kelalaian dalam persiapan kendaraan. Selain kompetensi pengemudi, kondisi kendaraan yang kurang terawat membuat kecelakaan yang melibatkan angkutan barang terus terjadi. Kejadian-kejadian ini mencerminkan lemahnya tata kelola dan kurangnya upaya perbaikan yang seharusnya dilakukan pemerintah. 

Perang Tarif

Semenjak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disahkan, telah terjadi perang tarif yang tidak sehat di bisnis transportasi barang. Imbas perang tarif, para pengusaha truk berupaya menekan biaya sedalam-dalamnya agar mendapatkan tender dari perusahaan pemilik barang. Pasal 184 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus direvisi.

Pasal 184 mengatur tentang penetapan tarif angkutan barang. Pasal ini menyatakan bahwa tarif angkutan barang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan umum.

Tarif angkutan barang tidak ditetapkan secara rigid oleh pemerintah, melainkan melalui kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan umum. Ketentuan ini berbeda dengan angkutan umum yang memiliki tarif dasar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan batas bawah dan atas. Hal ini dapat menyebabkan variasi tarif yang signifikan antara perusahaan angkutan, yang disebut sebagai perang tarif.

Perang tarif angkutan barang adalah persaingan harga yang tidak sehat antara pengusaha angkutan barang. Perang tarif ini berdampak pada kerusakan infrastruktur jalan dan daya saing pengusaha. Kerusakan jalan disebabkan kendaraan barang berdimensi dan muatan berlebih. 

Proses Telah Dimulai

Kamis (06/02), atas permintaan Presiden Prabowo Subianto, Kantor Staf Kepresidenan mengundang 11 instansi dan kelompok masyarakat yang peduli akan keselamatan transportasi, seperti Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Forum Studi Transportaai antar Perguruan Tinggi (FSTPT), Institut Studi Transportasi (Instran), Inteligent Transportation System (ITS), Korlantas Polri, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, PT Jasa Marga, PT Jasa Raharja, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Masih ada sejumlah instansi dan kelompok masyarakat yang perlu didengar masukannya, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Road Safety Assosiation (RSA), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Asosiasi Logistik Indonesia, Komunitas Pengemudi Truk, PT Hutama Karya. Bisa jadi, sekarang sejumlah instansi itu sudah diundang rapat.

Setelah lama dinanti, akhirnya Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi duduk bersama. Mereka sepakat untuk menerapkan kebijakan zero ODOL atau jalanan tanpa truk berlebih muatan (Kompas.id, 25 Februari 2025).

Dalam pertemuannya pada Rabu (19/02), Agus mengemukakan, penerapan zero ODOL akan segera dilaksanakan setelah mempertimbangkan beragam aspek. Salah satu komponen utama adalah meningkatkan daya saing industri.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menargetkan penerapan aturan Zero ODOL berlaku efektif 2026. Perlu diapresiasi upaya ini, karena sudah 20 tahun lebih telah berlangsung praktek truk ODOL.

Pemerintah menargetkan kebijakan Zero ODOL efektif pada 2026. Nantinya, regulasi ini akan tertuang dalam peraturan presiden mengenai penguatan logistik nasional. Di dalamnya akan diatur pula insentif bagi pelaku usaha (Kompas.id, 6/5/2025).

Jangan Fokus Di Jalan

Angkutan barang jangan difokuskan atau ditumpukan melintas di jalan raya. Indonesia negara kepulauan (archipelago). Masih punya jaringan jalan rel sepanjang 4.573 km di Pulau Jawa. Terbagi rel tunggal (single track) 1.229 km (26,9%), rel ganda (double track) 3.285 km (71,8%), dan rel ganda-ganda (double double track) 59 km (1,3%). 

Masih ada juga perairan untuk logistik antar pulau dan aliran sungai. Menggunakan jalan rel tidak setara dengan jalan raya. Angkutan logistik menggunakan jalur KA dikenakan PPN 11 persen, moda KA menggunakan BBM Non subsidi dan menggunakan jalan rel masih dikenakan track access charge (TAC). Jalan raya menggunakan BBM subsidi, tidak dikenakan PPN, menggunakan jalan arteri tidak dipungut biaya dan jika lewat tol dikenakan tarif.

Moda transportasi jalan umumnya lebih murah jika digunakan untuk angkutan yang jaraknya relatif pendek, yakni kurang dari 500 km, untuk kereta api lebih kompetitif pada jarak menengah antara 500 – 1.500 km dan untuk jarak lebih dari 1500 km moda transportasi laut akan lebih murah (Rodrigue and Comtois,2006).

Menurut data yang dihimpun Bappenas (2023), biaya logistik nasional Indonesia sebesar 14,29 persen dari PDB untuk tahun 2022, sekitar 8,79 persen adalah biaya transportasi. Skor Logistics Performance Index (LPI) Indonesia tahun 2023 sebesar 3,0, di bawah sejumlah negara ASEAN (Singapura (4,3), Malaysia (3,6), Thailand (3,5), Filipina (3,3), Vietnam (3,3).

Perlu Roadmap

Roadmap adalah rencana atau panduan terperinci yang menggambarkan tahapan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tertentu. Ini membantu tim dan stakeholder memahami posisi saat ini dan langkah selanjutnya dalam mencapai target. 

Roadmap dapat dibagi dalam tiga periode, misal jangka pendek (2025-2026), jangka menengah (2027-2029) dan jangka panjang (2030-2045). Di dalam roadmap ada program, indikator dan penanggungjawab dari Kementerian dan Lembaga terkait.

Selanjutnya, dapat dimulai dari proyek pemerintah dan BUMN yang tidak menggunakan truk ODOL. Baru kemudian ke sektor atau wilayah lainnya. Kemudian, jangan lupa memasukkan pemberantasan pungli, upah standar pengemudi, perbaikan tunjangan fungsional petugas penguji kendaraan bermotor, penggunaan teknologi untuk pengendalian, pemberian insentif dan disinsentif.

Pungli angkutan logistik di Indonesia tidak seperti di negara lain yang memang minim sekali. Pungli itu dilakukan mulai yang *menggunakan baju seragam hingga tidak pakai baju*.

Ada sekolah bagi pilot pesawat terbang, masinis KA dan nakhoda kapal yang didirikan Kementerian Perhubungan. Sementara sekolah pengemudi bus dan truk tidak ada. Sudah saatnya, Kementerian Perhubungan juga membangun sekolah buat pengemudi bus dan truk.

*) Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat_

Baca Juga

• Warga Gelar Wilujengan Mondosio Di Situs Candi Cetho
• Halalbihalal, Bank Jateng Cabang Purworejo Serahkan Hadiah Tabungan Bima
• Kurang Perlu Dan Terlalu Banyak Dikritik, Wagub Gus Yasin Beri Saran Pro Kontra Study Tour