Rencana pemerintah untuk mengimpor 1 juta-1,5 juta ton beras masih terus jadi polemik di tengah masyarakat. Banyak pihak yang sudah menyatakan penolakan terhadap rencana ini. Meski tak sedikit pula yang mendukung.
- Kepala BI Tegal Minta Kepala Daerah Gunakan Dana Alokasi Khusus untuk Kendalikan Inflasi
- Mbak Ita: Gebyar 10 Program Pokok PKK Mijen, Lambang Keguyuban dan Ketahanan Pangan Warga
- Tingkatkan Investasi, BP Batam dan DPR RI Komisi VI Gelar Sosialisasi di Sragen dan Karanganyar
Baca Juga
Rencana pemerintah untuk mengimpor 1 juta-1,5 juta ton beras masih terus jadi polemik di tengah masyarakat. Banyak pihak yang sudah menyatakan penolakan terhadap rencana ini. Meski tak sedikit pula yang mendukung.
Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS) Gde Siriana Yusuf berpandangan, rencana impor beras pemerintah dapat dibenarkan jika upaya pembangunan pertanian sudah menunjukkan kesungguhan dan mencapai kemajuan pesat.
"Seperti petani sudah menikmati kemajuan sektor pertanian. Dan wajar saja jika kemudian untuk buffer stock dilakukan impor," ucap ini kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (24/3).
Menurut Gde Siriana, kondisi petani saat ini masih jauh dari sejahtera. Indonesia pun masih jauh dari pertanian modern. Bahkan, lahan pesawahan terus menyusut akibat alih fungsi menjadi perumahan. Impor beras hanya akan membuat petani kian terpuruk.
"Artinya belum ada kemajuan pesat di sektor pertanian. Terus mau impor? Lalu kapan mau majunya pertanian?" tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi beralasan, impor beras ini dilakukan untuk menjaga cadangan pangan menjelang hari besar keagamaan, sehingga harga tetap bisa dikendalikan. [sth]
- Serah Terima Pengembalian Program Ketahanan Pangan Desa Petuguran
- Mentan: Operasi Pasar Telur Juga Untungkan Peternak
- Gerakan Pangan Murah, Upaya Gugah Masyarakat Peduli Pangan Lokal Berkualitas
