Pertamina menemukan masih adanya pelaku usaha nonmikro di Kota Semarang menggunakan LPG bersubsidi 3 kg.
- Gelar Seminar Nasional ‘Indonesia Youth Movement’, WIMNUS Gelorakan Semangat Wirausaha
- Sri Mulyani Beri Modal Rp3,1 Triliun untuk Pengembangan KIT Batang dan Perumahan Subsidi
- Kendalikan Gejolak Harga Beras, Pemprov Jateng dan Bank Indonesia Gelar GPM Serentak di Empat Daerah
Baca Juga
Pertamina menemukan masih adanya pelaku usaha nonmikro di Kota Semarang menggunakan LPG bersubsidi 3 kg.
Temuan itu diperoleh dalam inspeksi mendadak (sidak) LPG subisidi 3 kg di beberapa tempat usaha, yang digelar bersama jajaran Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Semarang, Polrestabes Semarang, Dewan Pengurus Cabang Hiswana Kota Semarang dan Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Kota Semarang, Selasa (6/4) lalu.
Dari hasil sidak tersebut, ditemukan 59 tabung LPG 3 Kg dari satu tempat usaha rumah makan dan dua tempat usaha jasa pencucian atau laundry dimana rata-rata total lebih dari 400 tabung digunakan setiap bulannya atau setara dengan 1,2 Metric Ton (MT).
Unit Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Regional Jawa Bagian Tengah, Brasto Galih Nugroho, Kamis (8/4) mengatakan, jumlah tersebut cukup menguras kuota yang diperuntukkan bagi rumah tangga tidak mampu dan usaha mikro di wilayah Kota Semarang.
Dalam sidak tersebut, pihaknya langsung melakukan penukaran tabung LPG dari ukuran 3 kg yang bersubsidi dengan tabung ukuran 5,5 kg non subsidi yaitu bright gas.
"Tercatat dengan adanya sidak ini, Pemerintah bersama Pertamina dapat menyelamatkan kuota subsidi bagi rumah tangga tidak mampu dan usaha mikro sebanyak 401 tabung LPG 3 kg," ujar Brasto.
Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 104 tahun 2007 dan Peraturan Menteri ESDM no.26 tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian LPG 3 Kg, usaha yang diperbolehkan menggunakan LPG 3 Kg bersubsidi hanya usaha mikro, bukan untuk usaha kecil, menengah dan besar.
Menurut Brasto, klasifikasi masyarakat atau usaha yang berhak menggunakan LPG 3 kg sudah jelas dituangkan dalam peraturan-peraturan tersebut.
"Pertamina bersama pemerintah daerah terus mengimbau masyarakat untuk menggunakan LPG bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bila memang merasa mampu atau tidak miskin maka jangan menggunakan LPG 3 kg yang merupakan hak saudara kita yang kurang mampu," ungkap Brasto.
Saat ini, Pertamina telah menyediakan LPG non subsidi seperti bright gas 5,5 Kg dan 12 Kg untuk digunakan bagi masyarakat mampu.
Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pertamina diberikan tugas Public Service Obligation oleh Pemerintah untuk mendistribusikan LPG 3 kg bersubsidi. Pertamina bersama pemerintah daerah dan jajaran aparat keamanan berupaya secara maksimal untuk mengawasi distribusi LPG 3 kg bersubsidi tersebut.
"Kami juga mengajak masyarakat untuk terus mengawasi pendistribusian LPG bersubsidi yang beredar agar distribusi LPG bersubidi tersebut menjadi tepat sasaran," pungkas Brasto. [sth]
- Polda Jateng Sita Puluhan Ribuan Botol Minyakita Yang Tak Sesuai Takaran Di Karanganyar
- LPG Jadi Komoditas Penyumbang Inflasi Terbesar di Solo
- Menteri Amran Siap Produksi Massal Mobil Pengering Jagung
